Kontradiksi Media

Penulis: Imam Khanafi*

Kudus hari ini sedang sibuk membangun. Gedung perpustakaan kabupaten berdiri megah, tampil modern, seolah menjadi penanda bahwa literasi telah diberi rumah yang layak. Di luar itu, komunitas literasi tumbuh di banyak sudut: diskusi, bedah buku, lapak baca, zine, hingga festival kecil. Namun, ada keganjilan yang pelan-pelan terasa: segala yang tampak hidup itu seperti berjalan di tempat. Ada kegiatan, tapi tidak ada gerak sejarah. Ada acara, tapi tidak lahir kesadaran. Ada bangunan, tapi tak kunjung terbentuk keberanian berpikir.

Keganjilan ini mengingatkan saya pada esai lama Nirwan Ahmad Arsuka, Priyayi, Kerja dan Sejarah (Kompas, 7 April 2000). Membacanya hari ini, ingatan langsung melompat ke Kudus. Bukan karena Kudus sepenuhnya Jawa-priyayi, melainkan karena watak nir-sejarah yang dibedah Nirwan terasa hidup kembali dalam wajah kota ini. Sebuah kota yang nyaman dengan keteraturan, tetapi canggung pada pertanyaan; rajin mengelola acara, tetapi enggan menggugat struktur.

Dalam istilah Nirwan, problem itu berakar pada apa yang ia sebut dengan meminjam dan menafsir sebagai Teologi Priyayi: suatu cara hidup yang menata manusia agar tidak mengubah dunia, bahkan tidak mengubah dirinya sendiri. Ia bukan teologi resmi, melainkan etos kultural: nrimo, patuh, dan merasa cukup. Dalam etos ini, sejarah bukan panggilan, melainkan gangguan. Perubahan bukan tugas, melainkan risiko.

Gedung Tanpa Kerja Sejarah

Perpustakaan Kudus adalah contoh paling terang. Gedungnya ada, anggarannya jelas, rak-raknya tertata. Tetapi pertanyaan mendasarnya jarang diajukan: untuk apa perpustakaan ini hadir dalam sejarah Kudus? Apakah ia hanya ruang sunyi yang jinak, ataukah ruang konflik gagasan? Apakah ia sekadar melayani statistik kunjungan, atau menjadi tempat “pengorganisasian rasa tak puas”, meminjam istilah Tjipto Mangoenkoesoemo yang dikutip Nirwan?

Di sinilah problem literasi Kudus menjadi politis dalam arti kultural. Literasi direduksi menjadi kegiatan, bukan kerja sejarah. Membaca menjadi ritual individual, bukan laku kolektif untuk memahami ketimpangan, membongkar mitos, dan menantang kemapanan. Seperti para priyayi dalam novel Umar Kayam yang dibaca Nirwan: rapi, santun, berpendidikan, tetapi tak pernah sungguh-sungguh bekerja dalam makna historis.

Nirwan mengingatkan bahwa kerja bukan sekadar aktivitas, melainkan tindakan manusia yang melahirkan nilai, konflik, dan perubahan. Kerja adalah jalan menuju sejarah. Tanpa kerja semacam itu, literasi hanya menjadi ornamen kebudayaan indah, tapi mandul.

Banyak komunitas literasi di Kudus lahir dengan semangat awal yang tulus. Namun perlahan mereka terseret ke dalam pola yang sama: acara berulang, tema aman, kritik ditahan, relasi kuasa disentuh setengah hati. Seperti nalar Jawa nir-sejarah yang dijelaskan Nirwan, konflik diselesaikan dengan masuk ke “dunia-dalam”: kehalusan budi, keakraban personal, dan kompromi senyap. Yang dikorbankan adalah keberanian bersikap.

Saat membaca bagian Nirwan tentang Ben Anderson khususnya mengenai kelas menengah yang selalu selamat dengan cara beradaptasi pada rezim saya teringat komunitas-komunitas kebudayaan hari ini yang terlalu sibuk menjaga hubungan baik dengan sponsor, pemerintah, dan institusi. Energi kritik mereka lebih sering diarahkan ke masa lalu yang sudah aman untuk disalahkan, bukan ke struktur kekuasaan yang sedang bekerja saat ini. Padahal sejarah tidak pernah benar-benar selesai; ia selalu hadir dan beroperasi di masa kini, menentukan cara kita bersikap, berbicara, atau memilih untuk diam.

Logika itu tampak jelas pada unggahan Kominfo Kabupaten Kudus tentang Caping Kalo dengan narasi “menutup telinga dari suara-suara negatif”. Gambar tersebut bukan sekadar konten kebudayaan yang netral, melainkan sebuah pernyataan sikap. Kebudayaan direduksi menjadi alat moral untuk meredam kritik, simbol tradisi dipelintir menjadi ajakan untuk tidak mendengar. Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah sikap kultural yang lugu, melainkan posisi politik. Dan dalam konteks kekuasaan, diam hampir selalu berarti patuh.

Dalam kacamata refleksi Nirwan Ahmad Arsuka, unggahan semacam ini adalah ekspresi mutakhir dari nalar nir-sejarah: dunia dipahami bukan sebagai ruang konflik yang harus diolah, melainkan sebagai tatanan yang harus diterima. Kritik ditempatkan sebagai “negatif”, bukan sebagai bagian dari kerja berpikir. Padahal, dalam sejarah dan dalam kerja kebudayaan yang disebut negatif sering kali justru adalah alarm kesadaran.

Menutup telinga dari suara negatif berarti menolak dialektika. Ia mengandaikan bahwa kebaikan bisa berdiri sendiri tanpa diuji. Ini bertentangan dengan prinsip dasar pengetahuan, kebudayaan, bahkan etika. Tidak ada kemajuan tanpa ketegangan. Tidak ada literasi tanpa perbedaan tafsir. Tidak ada sejarah tanpa konflik. Yang ada hanyalah repetisi: unggahan rapi, narasi manis, tetapi kosong dari keberanian.

Unggahan Kominfo itu juga memperlihatkan bagaimana negara lokal memosisikan diri sebagai pendidik moral, bukan fasilitator ruang publik. Alih-alih membuka telinga pada suara warga termasuk yang gelisah, kecewa, dan marah negara justru mengajarkan cara untuk tidak mendengar. Ini persis seperti yang dikritik Ben Anderson dalam suratnya tentang kelas menengah yang selalu selamat dengan cara beradaptasi dan merapikan bahasa, bukan dengan menghadapi kenyataan.

Dalam kebudayaan yang sehat, positif dan negatif tidak dipisahkan secara moralistis, melainkan dipertemukan secara kritis. Negatif bukan lawan dari kebaikan, melainkan bagian dari proses menuju kebenaran. Kritik bukan kebencian, melainkan bentuk kepedulian yang paling jujur. Ketika sebuah pemerintah daerah secara simbolik mengajak warganya menutup telinga, yang sedang diproduksi bukan ketenangan, melainkan ketakutan terhadap suara lain.

Kudus dengan sejarah panjang agama, industri, dan kebudayaan rakyat seharusnya lebih dewasa dari sekadar slogan harmoni. Harmoni yang tidak memberi ruang pada kritik adalah harmoni palsu. Ia tampak tenang, tetapi rapuh. Dan kebudayaan yang hanya merayakan yang positif, sambil menyingkirkan yang negatif, pada akhirnya bukan kebudayaan, melainkan dekorasi kekuasaan.

Jika Kudus ingin sungguh-sungguh menjadi kota literasi dan kebudayaan, maka yang dibutuhkan bukan caping untuk menutup telinga, melainkan keberanian untuk mendengar termasuk suara yang tidak nyaman. Karena justru dari situlah sejarah bekerja.

Kudus Harus Segera Sadar

Kudus bukan kota kecil tanpa sejarah. Ia punya jejak industri, agama, perlawanan, dan kebudayaan rakyat yang kaya. Tetapi semua itu bisa membatu jika tidak dibaca ulang secara kritis. Seperti peringatan Nirwan di akhir esainya: Jawa—dan dalam konteks ini Kudus—harus berani membongkar dirinya sendiri. Bukan untuk menolak tradisi, melainkan untuk mengujinya dalam terang sejarah.

Gedung perpustakaan, komunitas literasi, dan kegiatan budaya hanya akan bermakna jika dihidupi oleh kesadaran historis: kesadaran bahwa membaca adalah tindakan, menulis adalah sikap, dan kebudayaan adalah arena pertarungan makna. Tanpa itu, Kudus akan terus tampak sibuk, tetapi sesungguhnya diam.

Dan diam, seperti yang telah diajarkan sejarah, bukanlah netral. Ia sering kali adalah bentuk paling halus dari kepatuhan. (*)

Referensi utama:

• Nirwan Ahmad Arsuka, Priyayi, Kerja dan Sejarah, Kompas, Rubrik Bentara, 7 April 2000.
• Rujukan pemikiran: Umar Kayam (Para Priyayi, Jalan Menikung), Ben Anderson (surat di Tempo 2000), Tjipto Mangoenkoesoemo (dalam Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak), Clifford Geertz, Niels Mulder, Frans Magnis Suseno.

*Imam Khanafi merupakan pengkliping di Pojok Kliping Kudus, Jawa Tengah.